Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Illegal Logging di Kawasan Hutan Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 - Dewi, Geatriana; Nurmadiah, Nurmadiah (Empiricism Journal, 2026)
Penebangan hutan ilegal merupakan kejahatan lingkungan kompleks yang merusak ekosistem dan merugikan negara. Penelitian ini mengisi kekosongan kajian terdahulu yang dominan membahas aspek normatif dengan fokus menelaah efektivitas hukum secara empiris di wilayah berkarakter geografis sulit dan ketergantungan ekonomi tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku penebangan hutan ilegal di kawasan hutan Kabupaten Sumbawa berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh petugas penegak hukum. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan hukum perundang-undangan dan konseptual. Data empiris diperoleh langsung melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, petugas kehutanan dan masyarakat serta studi dokumen di wilayah Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan memberikan sanksi pidana yang berat, penegakan hukum pidana di lapangan masih berjalan kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti ketergantungan ekonomi masyarakat setempat terhadap hasil hutan, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya personil pengawas hutan serta adanya praktik pelanggaran yang dilakukan secara terorganisir. Criminal Law Enforcement Against Illegal Logging in Forest Areas of Sumbawa Regency Based on Law no. 18 of 2013 Abstract Illegal logging is a complex environmental crime that damages ecosystems and causes losses to the state. This study fills a gap in previous studies that predominantly discussed normative aspects by focusing on empirically examining the effectiveness of law in areas characterized by difficult geography and high economic dependence. This study aims to analyze the implementation of criminal law enforcement against perpetrators of illegal logging in forest areas of Sumbawa Regency based on Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction, and to identify obstacles faced by law enforcement officers. This study applies a normative-empirical legal research method with a statutory and conceptual legal approach. Empirical data were obtained directly through interviews with law enforcement officers, forestry officers and the community as well as document studies in Sumbawa Regency. The results show that although laws and regulations provide severe criminal sanctions, criminal law enforcement in the field is still less than optimal. This is caused by various obstacles such as the economic dependence of local communities on forest products, limited facilities and infrastructure, a lack of forest supervisors and the existence of organized violations.