Peran Mahasiswa Magang sebagai Paralegal Edukatif dalam Menjembatani Kesenjangan Akses Bantuan Hukum di Sulawesi Tengah
DOI:
https://doi.org/10.36312/linov.v11i2.5129Keywords:
akses keadilan, bantuan hukum, mahasiswa magang, pendampingan administratif, pelayanan publikAbstract
Akses terhadap keadilan merupakan hak dasar warga negara yang diwujudkan melalui layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Namun, dalam praktiknya, masyarakat masih menghadapi hambatan administratif dan rendahnya pemahaman terhadap prosedur layanan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran mahasiswa magang sebagai paralegal edukatif dalam pengertian terbatas, yaitu sebagai pendamping edukatif-administratif yang membantu masyarakat memahami prosedur bantuan hukum di bawah supervisi aparatur hukum. Kegiatan dilaksanakan di Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode partisipatif. Program berlangsung selama tiga bulan, dengan observasi aktif selama delapan minggu terhadap 150 pengunjung layanan. Data diperoleh melalui observasi langsung, catatan harian magang, wawancara informal, dan telaah dokumen layanan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sekitar 70% pengunjung belum memenuhi persyaratan administratif saat kunjungan pertama dan sebagian besar hanya menyampaikan masalah secara lisan. Mahasiswa magang berperan dalam menjelaskan alur layanan, mendampingi pengisian dokumen, menyusun daftar periksa, dan menyederhanakan komunikasi hukum. Pendampingan ini membantu pengunjung melengkapi dokumen pada kunjungan berikutnya, mempercepat pelayanan awal dari sekitar 60 menit menjadi 30 menit, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap persyaratan bantuan hukum.
The Role of Student Interns as Educational Paralegals in Bridging the Gap in Access to Legal Aid in Central Sulawesi
Abstract
Access to justice is a fundamental right that can be realized through legal aid services for disadvantaged communities. However, in practice, many citizens still face administrative barriers and limited understanding of service procedures. This community service activity aims to describe the role of student interns as educational paralegals in a limited sense, namely as educational-administrative assistants who help the public understand legal aid procedures under the supervision of legal officers. The activity was conducted at the Legal Aid Division of the Legal Bureau of the Central Sulawesi Provincial Secretariat using a descriptive qualitative approach and participatory method. The internship program lasted for three months, with eight weeks of active observation involving 150 service visitors. Data were collected through direct observation, internship daily notes, informal interviews, and review of service documents. The results show that approximately 70% of visitors did not meet the administrative requirements during their first visit, and most relied only on verbal explanations of their legal problems. Student interns contributed by explaining service procedures, assisting document completion, preparing document checklists, and simplifying legal communication. This assistance helped visitors complete the required documents on subsequent visits, reduced the initial service time from approximately 60 minutes to 30 minutes, and improved public understanding of legal aid requirements.
Downloads
References
Al-Muhajir, A. (2019). Problematika Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia. Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 13(2), 341–366. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.600
Amanda, A., & Ridho, W. F. (2023). Peran Pendamping Pada Pentingnya Strategi Pemasaran UMKM Nasabah BTPN Syariah. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia, 2(3), 86–92. https://doi.org/10.55542/jppmi.v2i3.694
Dermawan, R., Rizal, Moch. C., Rachmatulloh, M. A., & Widodo, M. F. S. (2022). Pendidikan Antikorupsi bagi Paralegal Komunitas untuk Isu Pemilihan Umum di Kota Kediri. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 8(2), 165–191. https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.165-191
Fajriando, H. (2016). Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor). Jurnal Ham, 7(2), 125. https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.125-140
Fauzan, F. (2018). Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan, 4(2), 125. https://doi.org/10.29300/mzn.v4i2.1016
Harahap, A. J. (2017). Tinjauan Hukum Praktik Bisnis Berkeadilan Melalui Peningkatan Aksesibilitas Konsumen. https://doi.org/10.31219/osf.io/vsbm3
Hardianto, H., Musa, L. A. D., & Lewa, I. (2022). Pendampingan Masyarakat Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Di Kota Palopo. To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(3), 374–384. https://doi.org/10.35914/tomaega.v5i3.1118
Herianto, E., Haslan, M. M., Ainun, A., Septiana, E., Aziz, S., Suryani, A. I., Sahira, E., & Novitasari, N. (2024). Meningkatkan Partisipasi Mahasiswa pada Program MBKM Mandiri-Asistensi Mengajar melalui Pelatihan Mandiri Terintegrasi. Jurnal Gema Ngabdi, 6(3), 179–194. https://doi.org/10.29303/jgn.v6i3.534
Hinman, K., Sun, N., & Amon, J. J. (2023). Ensuring access to justice: the need for community paralegals to end AIDS by 2030. Journal of the International Aids Society, 26(8). https://doi.org/10.1002/jia2.26146
Indirati, N. (2014). Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 14(3). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.307
Irawan, A., & Haris, M. (2022). Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nuansa Akademik Jurnal Pembangunan Masyarakat, 7(1), 35–54. https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i1.1123
Kementrian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2020). Paduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jakarta: Kemedikbudristek.
Majida, A. Z., Sururi, S., & Rakhman, I. A. (2024). Judicial Analysis of Providing Legal Assistance to The Poor In Realizing Access to Justice. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 19(1), 150–162. https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i1.9620
Marthin, M., Salinding, M. B., & Akim, I. (2018). Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Journal of Private and Commercial Law, 1(1), 111–132. https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12358
Megasari, A. L., Yunita, F. A., Hutomo, C. S., & Cahyanto, E. B. (2022). Pemberian Edukasi untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Prosedur Pelayanan Imunisasi di Masa Pandemi Covid-19. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 6(2), 1077. https://doi.org/10.31764/jmm.v6i2.6996
Munib, M. A. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Program Petani Mandiri. Mizan Jurnal Ilmu Hukum, 11(2), 174. https://doi.org/10.32503/mizan.v11i2.3120
Mustakim, M., & Salamah, S. (2020). Legal Standing Paralegal dalam Proses Beracara di Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Uji Materi PERMENKUMHAM RI no. 1 tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(1), 109. https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.104
Ningtyas, D. P. A., Uyun, D. A., & Susmayanti, R. (2023). The Role of Structural Legal Aid in Social Transformation: An Effort to Realize Gender Equality and Structural Change in Society. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 17(3), 327–348. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.327-348
Pane, M. D., Situmeang, S. M. T., & Alfarizzi, A. (2023). Sosialisasi Peran Paralegal Dalam Meningkatkan Pengetahuan Warga Desa Cilame Di Bidang Hukum. Jurnal Pengabdian Dharma Laksana, 5(2), 494. https://doi.org/10.32493/j.pdl.v5i2.24678
Permana, A. M. B., & Putra, I. P. R. A. (2023). Upaya Peningkatan Akses Keadilan Terhadap Penerima Bantuan Hukum di Indonesia Melalui Paralegal. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 17(2), 221–234. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.221-234
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Safitri, E. Y., Yulistyowati, E., & Sihotang, A. P. (2023). Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB. Semarang Law Review (Slr), 4(2), 36–49. https://doi.org/10.26623/slr.v4i2.7394
Samsul, S., Gurusi, L., Nurcahyo, E., Asiri, L., Herianto, H., Nurdin, N., Purnama, D., Baidi, I. S., Muzli, L. O. M., Abimayu, A., & Jurumai, L. P. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Akses Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. ANOA, 1(02), 12–20. https://doi.org/10.51454/anoa.v1i02.224
Sarjono, A. G. A. (2020). Kedudukan Hukum Paralegal Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018. Nommensen Journal of Legal Opinion, 1(01), 77–94. https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.41
Sembiring, E. B., & Sukma, N. (2023). Pengembangan Media Edukasi Melalui Model ADDIE (Motion Graphic Tata Cara Pembayaran PBB di Kantor BAPENDA Kota Batam). Journal of Applied Multimedia and Networking, 7(1), 81–89. https://doi.org/10.30871/jamn.v7i1.6027
Subekti, S. (2014). Implementasi Kebijakan Tugas Perbantuan Tni Kepada Polri di Wilayah DKI Jakarta dalam Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Tugas Perbantuan Oleh Kodam Jaya. Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara, 4(1). https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i1.320
Taufik, L. M. (2017). Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram). Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, 5(3), 463. https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.430
Wirya, A., Larasati, A., Gruskin, S., & Ferguson, L. (2020). Expanding the Role of Paralegals: Supporting Realization of the Right to Health for Vulnerable Communities. https://doi.org/10.21203/rs.2.19999/v3
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Rahmadani Rahmadani, Riri Anggriani, Andi Dewi Nurhalisa, Valentino Yarindo Pangemanan, Ghyfari Ardana Putra Tumu

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

