Edukasi SAK EMKM untuk Penguatan Tata Kelola Keuangan UMKM Lintas Sektor di Kabupaten Sumedang

Abstract

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumedang tersebar di beragam sektor, mencakup kuliner dan olahan pangan, fesyen, kriya, serta jasa, dan sebagian besar berskala mikro. Kajian awal menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), belum memisahkan keuangan usaha dari keuangan rumah tangga, serta belum menghitung Harga Pokok Produksi (HPP) secara terstruktur. Akibatnya, penetapan harga bersifat intuitif dan akses terhadap pembiayaan formal terbatas. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting tata kelola keuangan UMKM, merancang model edukasi SAK EMKM yang kontekstual dan transferabel antarsektor, serta mengevaluasi capaian pada tahap awal. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Learning berbasis andragogi dalam lima fase, dengan sasaran 30 pengusaha. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan koordinasi kelembagaan, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif sederhana. Hasil menunjukkan hambatan utama terletak pada identifikasi komponen biaya, bukan pada operasi perhitungannya; biaya bahan bakar, air, listrik, penyusutan peralatan, dan biaya tidak langsung pada usaha jasa belum dipandang sebagai unsur biaya. Temuan ini mendasari pemisahan materi klasifikasi biaya dan kalkulasi HPP menjadi dua sesi. Pelatihan inti menunjukkan capaian awal yang positif, ditandai dengan kenaikan skor kompetensi komposit dari 4,13 menjadi 4,44 dan kepuasan peserta rata-rata 4,55 dari 5. Keterbatasan utama adalah belum tersedianya data keberlanjutan pascaprogram, sehingga ketahanan perilaku pencatatan peserta perlu diukur pada tahap lanjutan.

SAK EMKM Education for Strengthening Cross-Sector MSME Financial Governance in Sumedang Regency

Abstract

Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Sumedang Regency span diverse sectors, including culinary and processed food, fashion, crafts, and services, and are predominantly microscale. A preliminary assessment indicates that most cross-sector owners have not applied the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM), have not separated business from household finances, and do not calculate the Cost of Goods Manufactured in a structured manner, resulting in intuitive pricing and limited access to formal financing. This program aims to analyze the existing financial governance of cross-sector MSMEs in Sumedang, design a contextual and cross-sectorally transferable SAK EMKM education model, and evaluate its initial implementation.The method is Participatory Action Learning grounded in andragogy across five phases, targeting 30 cross-sector entrepreneurs. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and institutional coordination, then analyzed descriptively, both qualitatively and with simple quantitative methods. Findings indicate that participants' principal barrier lies in identifying cost components rather than performing calculations; fuel, water, electricity, equipment depreciation, and indirect costs in service businesses are not yet regarded as cost elements. This underpinned the separation of cost classification and cost calculation into two sessions. The core trainingshowed positive initial outcomes, marked by a rise in the composite competency score from 4.13 to 4.44 and average satisfaction of 4.55 out of 5. The principal limitation is the absence of post-program sustainability data, so the durability of recorded behavior remains to be measured.