Analisis Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Abstract

Perceraian menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, salah satunya adalah pembagian harta bersama yang sering kali menimbulkan ketidakpastian karena kurangnya pengaturan rinci dalam Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian serta akibat hukum perkawinan terhadap hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (non-doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat perkawinan terhadap hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30–34 UU Perkawinan, yang mencakup tanggung jawab luhur, kesetaraan hak dan kedudukan istri, peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, serta kewajiban suami melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pembahasan lebih lanjut mengungkap bahwa harta benda dalam perkawinan terdiri atas tiga jenis: harta bersama (gono-gini), harta bawaan/pribadi, dan harta perolehan. Pembagian harta bersama akibat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan tidak seragam, melainkan mengikuti hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya (termasuk BW bagi kelompok Tionghoa dan Eropa). Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya kepastian hukum yang lebih jelas dalam pengaturan pembagian harta bersama pasca perceraian guna melindungi hak-hak para pihak, terutama istri dan anak, serta menghindari ketidakadilan akibat keberagaman hukum yang berlaku.