Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji Kota Padang

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat utama keberlanjutan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama pada wilayah rawan bencana hidrometeorologi seperti DAS Batang Kuranji, Kota Padang, yang mengalami banjir bandang berulang. Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan DAS Batang Kuranji yang difasilitasi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan enam informan dari BWS Sumatera V, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Komunitas Peduli Sungai (KPS), tokoh adat, dan masyarakat sekitar aliran sungai, yang dipilih melalui purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, dianalisis berdasarkan empat indikator partisipasi masyarakat: bentuk partisipasi, tingkat partisipasi, partisipasi langsung dan tidak langsung, serta keterlibatan dalam musyawarah dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi didominasi tenaga dan gagasan, sedangkan partisipasi dana dan material sangat minim; tingkat partisipasi meningkat bertahap dari informasi, konsultasi, hingga keputusan, tetapi timpang antara wilayah dengan KPS aktif dan tidak aktif; partisipasi langsung terkonsentrasi pada wilayah dengan KPS aktif; serta evaluasi partisipatif pascaprogram hampir tidak ditemukan. Faktor pendukung meliputi keberadaan KPS dan tokoh masyarakat aktif, budaya gotong royong, kesadaran kolektif akibat pengalaman bencana, dan keterbukaan pemerintah untuk berkolaborasi, sementara faktor penghambat meliputi pemangkasan anggaran pembinaan KPS, perbedaan persepsi tentang kemandirian pendanaan, keterbatasan ekonomi dan pengetahuan teknis masyarakat, serta pemerataan informasi yang belum optimal. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kerangka Arnstein, Pretty, serta Cohen dan Uphoff pada konteks DAS tropis rawan bencana, khususnya melalui analisis ketimpangan partisipasi antarwilayah dan relasi kuasa dalam tata kelola sungai.