Mewujudkan Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) Melalui Penyuluhan Hukum Bagi Kelompok Kadarkum PKK Desa

Yenny Aman  Serah; Purwanto Purwanto; Temmy  Hastian; Rini  Setiawati; Adhytia Nugraha

doi:10.36312/sasambo.v7i1.2511

Authors

Yenny Aman Serah Universitas Panca Bhakti
Purwanto Purwanto Universitas Panca Bhakti
Temmy Hastian Universitas Panca Bhakti
Rini Setiawati Universitas Panca Bhakti
Adhytia Nugraha Universitas Panca Bhakti

DOI:

https://doi.org/10.36312/sasambo.v7i1.2511

Keywords:

Trafficking, Penyuluhan hukum, Kelompok Kadarkum PKK Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT)

Abstract

Program Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) bertujuan meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat dalam mencegah perdagangan manusia (TPPO), khususnya di Kelurahan Benua Mas, Kabupaten Bengkayang. Mitra utama dalam program ini adalah PKK Kelurahan Benua Mas yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga. Metode utama yang digunakan adalah penyuluhan hukum berbasis komunitas melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta pemanfaatan media digital seperti video edukasi dan grup WhatsApp. Hasil program menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep TPPO, modus operandi pelaku, serta mekanisme perlindungan hukum, dengan peningkatan skor pemahaman hingga 55%. Pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) PKK juga menjadi langkah strategis dalam keberlanjutan program. Kesimpulannya, program KIAT efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas komunitas dalam mencegah TPPO. Rekomendasi utama meliputi penguatan literasi digital bagi kader PKK, perluasan cakupan program ke wilayah lain, serta sinergi dengan pemangku kepentingan untuk kebijakan pencegahan TPPO yang lebih sistematis.

An Indonesian Anti-Trafficking Family (KIAT) Through Legal Counseling for the Kadarkum PKK Village Group

The Indonesian Anti-Trafficking Family (KIAT) program aims to enhance legal literacy and public awareness in preventing human trafficking (TPPO), particularly in Benua Mas Village, Bengkayang Regency. The main partner in this program is the Benua Mas PKK, which plays a strategic role in empowering women and families. The primary method used is community-based legal counseling through interactive lectures, group discussions, case simulations, and the use of digital media such as educational videos and WhatsApp groups. The program results show an increase in participants' understanding of TPPO concepts, perpetrators' modus operandi, and legal protection mechanisms, with knowledge scores improving by up to 55%. The formation of the PKK Legal Awareness Group (Kadarkum) is also a strategic step in ensuring the program's sustainability. In conclusion, the KIAT program effectively raises legal awareness and strengthens community capacity to prevent TPPO. Key recommendations include strengthening digital literacy for PKK members, expanding the program to other regions, and fostering synergy with stakeholders for a more systematic anti-trafficking policy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agung, K., & Brahmanda. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG ( HUMAN TRAFFICKING ).

Ahmad Rohman, M. A. D. R. (2024). Literasi Digital: Revitalisasi Inovasi Teknologi. Journal of Information Systems and Management, 3(1), 6–10. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i1.1248

AS, Yenny, Setiawati, R. (2019). Penyuluhan Hukum sebagai Media Komunikasi Mencegah Kekerasan Terhadap / Oleh Guru Guna Mewujudkan Perlindungan Guru Berkeadilan. The 1st National Conference on Education, Social Science, and Humaniora “The Integration of Character Education in The 21st Century Innovative Skills", 68–76.

Astono, A., Satria, R., Serah, Y. A., Alkadrie, Sy. M. R. R. M., & Sitorus, A. P. M. C. (2024). Penyuluhan Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kuala Mandor

B. Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM), 4(2). http://almufi.com/index.php/AJPKMhttp://almufi.com/index.php/AJPKM

Danuri, M., Informatika, M., Teknologi, J., & Semarang, C. (2019). Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital.

Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), 477. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496

Hastian, T., Aman Serah, Y., Setiawati, R., Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus, A., & Loin, R. (2024).

Mewujudkan Desa Sadar Hukum: Pendekatan Kelompok Kadarkum Dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Realizing a Law-Aware Village: A Law-Aware Family Group Approach to Improving Community Safety and Order. Jurnal Kolaboratif Sains, 7. https://doi.org/10.56338/jks.v7i2.4668

Hermawan Usman, A. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 30(1), 26–53.

Hj. Siti Muflichah, R. W. B. (2009). TRAFFICKING : Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan dari

Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas. DInamika Hukum, 9(1), 125–134

Hutabalian, M., Bonaventura, J., Eunike, S., & Gracia, S. (2023). Penyuluhan Tentang Budaya Sadar Hukum Terhadap Siswa UPT SD Negeri. AbdiParahita, 2(1).

Ismaidarl Arnovan Pratama Subakti. (2024). Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang( Human Trafficking ) di Indonesia. Innovative: Journal of Social Science Research.

Juliana, S., & Wedayanti, M. D. (2021). Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Melaksanakan Kegiatan Pola Asuh Anak Dan Remaja Desa Jangkang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Jurnal Niara, 14(1), 169–176. https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.6058

Muhyiddin Robani, M., & Ekawaty, M. (2019a). Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan terhadap Kesejahteraan Keluarga. Al-Muzara’ah, 7(1), 1–18. https://doi.org/10.29244/jam.7.1.1-18

Muhyiddin Robani, M., & Ekawaty, M. (2019b). Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan terhadap Kesejahteraan Keluarga. Al-Muzara’ah, 7(1), 1–18. https://doi.org/10.29244/jam.7.1.1-18

Nadzirin Anshari Nur, M., Ali, A., Ali, A., & Siregar, W. A. (2022). Literasi Digital Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pengguna Electronic Wallet Digital Literacy Legal Protection of Personal Data Electronic Wallet User Customers. https://www.ojk.go.id/ojk-

Pardede, M. (2017). Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(1), 13–28.

Putra, P. S., Sutedja, B., Utamidewi, W., Apriani, R., Nurhaedi, N. R., & Kurniawan, E. R. (2021). Optimalisasi Penggunaan Media Daring Terhadap Pendidikan Berkarakter Dalam Upaya Menciptakan Masyarakat Sadar Hukum. To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 100. https://doi.org/10.35914/tomaega.v4i2.545

Rizky Indarwati. (2017). Strategi Pelaksanaan Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Samarinda Utara. EJournal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 861–872.

Salim, M. (2018). Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan. Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 7(1), 153–162. https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5384

Serah, Y. A. (2024). CONTEXTUALIZATION OF PROGRESSIVE LAW IN DESIGNING HYBRID LEGAL COUNSELING METHODS AS AN EFFORT TO BUILD PUBLIC LEGAL AWARENESS. International

Journal of Law Reconstruction, 8(2). https://doi.org/10.26532/ijlr.v8i2.40062

Serah, Y. A., Hastian, T., Setiawati, R., Nugraha, A., Penelitian, A., Kunci, K., Manusia, P., Masyarakat, K., & Ekonomi, P. (2024). Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang Enhancing the Role of Society in Preventing Criminal Acts of Human Trafficking. Jurnal Jurnal Kolaboratif Sains, 7(11), 4216–4220. https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6417