Pelatihan Penyusunan Konsep Strategi Pencegahan Korupsi Berbasis Sumber Daya Manusia Untuk ASN Pemerintah Kota Kupang
DOI:
https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i4.910Keywords:
Strategi Pencegahan , Korupsi , Sumber Daya Manusia , ASNAbstract
Korupsi di Indonesia sudah mengkawatirkan dan berimplikasi pada seluruh sendi kehidupan. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu oknum tertinggi pelaku korupsi, khususnya yang terjadi di Pemerintah Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, pelatihan ini dilakukan untuk memberi pengetahuan dan ketrampilan kepada ASN di Pemerintah Kota Kupang terkait pencegahan korupsi. Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 178 ASN yang ditentukan secara kuota sampling jumlah populasi peserta sebanyak 5.789 ASN yang ditentukan secara purposive sampling. Metode pelatihan dilakukan dengan cara focus group discussion (FGD) untuk sharing informasi dan interaksi dalam rangka memberi pengetahuan dan pendidikan, selanjutnya dilakukan workshop untuk diajari atau dilatih menyusun strategi pencegahan korupsi menggunakan analisis SWOT. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa perserta mampu menyusun konsep strategi pencegahan korupsi, yaitu: perkuat kerjasama melalui Memorandum of Understanding (MoU), pemberlakuan transaksi keuangan berbasis elektronik, membentuk gugus tugas pemberantasan pungutan liar, pemberlakuan pencatatan laporan keuangan dan aset ASN, memberlakukan efisiensi dan efektivitas keuangan daerah, membuka partisipasi publik secara daring, dan memberlakukan konsekuensi pakta integritas.
Downloads
References
Abidin, M. S. (2015). Dampak kebijakan e-money di Indonesia sebagai alat sistem pembayaran baru. Jurnal Akuntansi Akunesa, 3(2), 1–21. https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/13212
Afiyanti, Y. (2008). Focus groud Discussion (Diskusi kelompok terfokus) sebagai metode pengumpulan data penelitian kualitatif. Jurnal Keperawatan Indonesia, 12(1), 58–62. https://doi.org/10.7454/jki.v12i1.201
Ama, K. K., & Haryo PS, C. W. (2010, May 25). Otonomi daerah NTT: Gurita korupsi di daerah miskin. Anti Korupsi.
Ansari, M. I. (2016). Penerapan pakta integritas pada pengadaan barang/jasa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 18(3), 385–401. https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5932
Arif, M. (2018). Implementasi pakta integritas auditor inspektorat dalam meningkatkan kinerja pengawasan pemerintahan Kabupaten Takalar. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 7(1), 1–10. https://doi.org/10.31314/pjia.7.1.1-10.2018
Astuti, A. M. I., & Ratnawati, S. (2020). Analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran (Studi kasus di Kantor Pos Kota Magelang 56100). Jurnal Ilmu Manajemen, 17(2), 58–70. https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jim.v17i2.34175
BPKP RI. (2002). Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi pada pengelolaan APBN/APBD. In Tim Pengkajian SPKN BPKP RI. Penerbit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/uppk_apbn_apbd(1).pdf
Detik. (2012, October 1). Ini dia peringkat provinsi terkorup di Indonesia versi Fitra. Detik.Com, 1–2. https://news.detik.com/berita/d-2047460/ini-dia-peringkat-provinsi-terkorup-di-indonesia-versi-fitra
Habaora, F. (2020). Rekam jejak (2017-2019) dua tahun implementasi visi misi FirMan-mu di Kota Kupang “Ayo Berubah” (1st ed.). Phoenix Publisher.
Habaora, F., Riwukore, J. R., Manafe, H., Susanto, Y., & Yustini, T. (2020). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 11(2), 229–242. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1556
Hapiz, A. (2020). Penggunaan teknik evaluasi non tes pada pembelajaran IPS Kelas VI di SD Negeri 1 Pengkelak Mas. Khatulistiwa: Jurnal Ilmu Pendidikan, 1(1), 24–31. https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/khatulistiwa/article/view/89
Irianto, S. (2014). Negoisasi dan memorandum of understanding (MoU) dalam penyusunan kontrak. Jurnal Hukum Dan Dinamika Mmasyarakat, 12(1), 64–74. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v12i1.341
Jahang, B. (2020, January 28). 3 kasus korupsi ditangani Polres Kupang Kota. Antaranews.Com, 1. https://kupang.antaranews.com/berita/27905/3-kasus-korupsi-ditangani-polres-kupang-kota
Jamrah, A. (2016). Percepatan anti korupsi bagi Aparatur Sipil Negara. Sumbarprov.Go.Id. https://www.sumbarprov.go.id/home/news/7167-percepatan-anti-korupsi-bagi-aparatur-sipil-negara
Jeffri Taolin. (2015, February 18). Pemkot Kupang Pecat Enam PNS. Fokus Nusa Tenggara, 1–2. https://www.fokusnusatenggara.com/warta-kota/pemkot-kupang-pecat-enam-pns/2/
Kaha, K. (2018, December 11). Polisi tahan dua kepsek selewengkan dana BOS. Antaranews.Com, 1. https://kupang.antaranews.com/berita/10386/polisi-tahan-dua-kepsek-selewengkan-dana-bos
Karunia, A. M. (2022, July 21). 35 persen ASN di RI kinerjanya rendah, BKN: Seperti “Kayu Mati” karena malas. Kompas.Com, 1. https://money.kompas.com/read/2022/07/21/142000926/35-persen-asn-di-ri-kinerjanya-rendah-bkn--seperti-kayu-mati-karena-malas
Koran SINDO. (2018, November 15). Terkuak fakta, 1,35 juta PNS berkinerja buruk. Okezone.Com, 1–2. https://economy.okezone.com/read/2018/11/15/320/1978052/terkuak-fakta-1-35-juta-pns-berkinerja-buruk?page=1
Lantapon, G. T., Pinasang, R., & Regah, R. (2018). Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Lex Crimen, VII(4), 128–135. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20393
Lehoux, P., Poland, B., & Daudelin, G. (2006). Focus group research and “the patient’s view.” Social Science & Medicine, 63(8), 2091–2104. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.05.016
Nong, R. (2018, October 12). Kasus dugaan korupsi Walikota Cup, Polisi periksa Sekretaris Dispora Kota Kupang. Tribunnews.Com, 1–2. https://kupang.tribunnews.com/2018/10/12/kasus-dugaan-korupsi-walikota-cup-polisi-periksa-sekretaris-dispora-kota-kupang
Nuntung, M. R. (2011). Strategi pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam upaya pencegahan korupsi dikalangan pegawai. Jurnal Persepsi, 15(2), 46–54. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Persepsi/article/view/13954
Obor Nusantara. (2020, June 1). Terindikasi KKN, Pokja ULP Dinas PU-PR Kota Kupang dilaporkan ke Kejati NTT. Obornusantara.Com, 1–2. https://obor-nusantara.com/2020/06/01/terindikasi-kkn-pokja-ulp-dinas-pu-pr-kota-kupang-dilaporkan-ke-kejati-ntt/
Panjaitan, B. (2018). Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. https://unwidha.ac.id/wp-content/uploads/2018/10/materi-kuliah-Umum-KPK-Unwidha-2018.pdf
Pope, J. (2000). confronting corruption: The elements of national integrity system. Transparency International Press.
Pradana, I. P. Y. B. (2014). Transparansi birokrasi dalam pengelolaan APBD di Kota Kupang. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 18(2), 185–202. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkap.7521
Pratama, G. N. (2016). Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. Veritas et Justitia, 2(2), 424–440. https://doi.org/10.25123/vej.2274
Pratiwi, N. T. S. I., & Ni Nengah, A. (2019). Pemberantasan pungutan liar (pungli) sebagai bentuk kebijakan kriminal di Indonesia. Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum, 8(10), 1–15. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/46941
Pribadi, S. (2016). Kegiatan workshop dengan metode kolaboratif dan konsultatif sebagai upaya meningkatkan kemampuan guru dalam menetapkan KKM. Jurnal Mitra Swara Ganesha, 3(1), 16–30. http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JMSG/article/view/468
Purnomo, P., & Palupi, M. S. (2016). Pengembangan tes hasil belajar matematika, materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak dan kecepatan untuk siswa kelas V. Jurnal Penelitian, 20(2), 151–157. https://e-journal.usd.ac.id/index.php/JP/article/view/872
Ramadhani, W. (2017). Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(2), 263–276. https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/139
Rambu, B. (2018, March 14). Pelaku korupsi di NTT terbanyak ASN. Victory News. https://www.victorynews.id/%0Apelaku-korupsi-ntt-terbanyak-asn/
Rasul, S. (2009). Penerapan good governance dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Mimbar Hukum, 21(3), 538–553. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16276
Redaksi Timor. (2016, April 29). NTT urutan 4 terbanyak korupsi. Timor Express.
Rianghepat, A. (2020, May 14). KPK sebut NTT di urutan bawah soal pencegahan korupsi. Okezone.Com, 1–2. https://news.okezone.com/read/2020/05/14/340/2214259/kpk-sebut-ntt-di-urutan-bawah-soal-pencegahan-korupsi
Riwu Kore, J. R. (2020). Kepemimpinan transformasional peningkatan sumber daya manusia (F. Haba Ora (ed.); 1st ed). PT. Insan Cendekia Mandiri Group.
Riwukore, J R, Marnisah, L., & Habaora, F. (2022). Perceptions of the state civil apparatus about the work environment in supporting the performance to the National Unity and Political Body of Kota Kupang in Indonesia. Jurnal Mantik: Manajemen, Teknologi Informatika Dan Komunikasi, 5(46), 2314–2324. https://doi.org/https://doi.org/10.35335/mantik.v6i2.2392
Riwukore, Jefirstson Richset, Marnisah, L., & Jermias, J. (2022). Honorary Staff Performance Using Predictors of Commitment , Compensation , and Work Ethic ( Study in The Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kupang ). 12(3), 2227–2235.
Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. (2015). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 3(4), 23–32. https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.3.4.2015.10580
Rzky, & Fajar. (2020). 10 manfaat LHKPN dan LHKASN. https://dki.kemenag.go.id/berita/10-manfaat-lhkpn-dan-lhkasn
Sandro Wangak. (2018, February 15). Pemkot Kupang Akan Pecat 49 Honorer. Suluh Nusa. https://suluhnusa.com/politik/20180215/pemkot-kupang-akan-pecat-49-honorer
Sasono, E. (2014). Manajemen sumber daya manusia perguruan tinggi: Tantangan dan kebutuhan. Jurnal STIE Semarang, 6(2), 64–76. http://jurnal.stiesemarang.ac.id/index.php/JSS/article/view/102
Sawaluddin, & Muhammad, S. (2020). Langkah-langkah dan teknik evaluasi hasil belajar pendidikan agama Islam. Jurnal PTK Dan Pendidikan, 6(1), 13–24. https://doi.org/10.18592/ptk.v6i1.3793
Setiyono, B. (2017). Memahami korupsi di daerah pasca desentralisasi: belajar dari empat studi kasus (Understanding corruption at local level post decentralization in evidence from four case studies). Politika: Jurnal Ilmu Politik, 8(1), 27–62. https://doi.org/10.14710/politika.8.1.2017.27-62
Setyawan, A. A., & Kuswati, R. (2006). Teknologi informasi dan reposisi fungsi manajemen sumber daya manusia. Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 9(4), 115–123. https://doi.org/https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.23917/benefit.v10i1.1219?domain=https://journals.ums.ac.id
Taolin, J. (2019). Karena tidak disiplin, Pemkot Kupang berhentikan 369 pegawai. Fokus Nusa Tenggara. https://www.fokusnusatenggara.com/warta-kota/karena-tidak-disiplin-pemkot-kupang-berhentikan-369-ptt/
Tashandra, N. (2016, February 24). ICW?: Sepanjang tahun 2015, anggaran negara 134 kali dikorupsi. Kompas.Com, 1–2. https://nasional.kompas.com/read/2016/02/24/17044021/ICW.Sepanjang.Tahun.2015.Anggaran.Negara.134.Kali.Dikorupsi.
Tazkiyyaturrohmah, R. (2018). Eksistensi uang elektronik sebagai alat transaksi keuangan modern. Muslim Heritage, 3(1), 23–44. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240
Trianto, A. (2016). Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kota Palembang. Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 12(1), 65–77. https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.92
Turner, J. L., Mock, T. J., & Srivasta, R. P. (2003). An analysis of the fraud triangle. Research Roundtable 3, I(January), 1–33. https://doi.org/10.1.1.101.4380&rep=rep1&type=pdf
Wakhid, A. A. (2017). Reformasi pelayanan publik di Indonesia. Jurnal TAPIs?: Teropong Aspirasi Politik Islam, 01(14), 53–59. https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v13i1.1619
Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2008). Strategic management and business policy. Prentice Hall International.
Wicaksono, P. E. (2019, December 3). BKN: Kinerja PNS masih jeblok meski nilai prestasi baik. Liputan6.Com, 1–3. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4125095/bkn-kinerja-pns-masih-jeblok-meski-nilai-prestasi-baik
Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, whitleblowing system, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BUMDES (Studi empiris pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 10(3), 368–379. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v10i3.22806
Wijaya, K. A. S., & Noak, P. A. (2019). Internalisasi etika birokrasi dan penguatan sistem pengendalian sumber daya manusia dalam rangka mencegah korupsi. Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, 1(1), 46–57. https://doi.org/10.24843/JIWSP.2019.v01.i01.p05
Wikipedia. (2021). Indeks persepsi korupsi. In Ensiklopedia Bebas (pp. 1–2). Wikipedia.Org. https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Persepsi_Korupsi
World Bank. (2003). Youth for good governance, distance learning program (Module IV). World Bank Press.
Yustini, T., Riwukore, J., Alie, M., Asmawati, & Kana, K. Y. (2022). Personality contribution to employees performance at Dinas Lingkungan Hidup and Kebersihan Kota Kupang. Enrichment?: Journal of Management, 12(3), 1594–1605. https://doi.org/https://doi.org/10.35335/enrichment.v12i3.617
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Jefirstson Richset Riwukore
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service) agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
