Dari Kebijakan ke Praktik: Model Implementasi Platform Rapor Pendidikan di SMA dan SMK Kota Jayapura

Platform Rapor Pendidikan Implementasi Kebijakan Pendidikan Tata Kelola Sekolah

Authors

Downloads

How to Cite

Jaya, N., Fatem , A., Ohoiwutun, Y., & Sapioper , H. C. (2025). Dari Kebijakan ke Praktik: Model Implementasi Platform Rapor Pendidikan di SMA dan SMK Kota Jayapura. Empiricism Journal, 6(3), 1091-1106. https://doi.org/10.36312/ej.v6i3.3375

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi kebijakan pendidikan berbasis data melalui Platform Rapor Pendidikan yang diluncurkan secara nasional, namun implementasinya di Kota Jayapura masih menghadapi kendala teknis dan kelembagaan. Tujuan penelitian adalah menganalisis penerapan kebijakan pada tingkat SMA dan SMK, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan model implementasi yang sesuai dengan konteks lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretivis dan desain studi kasus. Subjek penelitian melibatkan 28 informan yang dipilih secara purposive sampling, terdiri atas aktor kebijakan level makro (pemerintah dan legislatif), meso (dinas pendidikan dan kepala sekolah), dan mikro (guru, operator, komite, serta siswa). Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik melalui reduksi, kategorisasi, dan interpretasi tema. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh SMA dan SMK di Kota Jayapura telah mengadopsi Platform Rapor Pendidikan, tetapi pemanfaatannya masih bersifat administratif dan belum sistematis. Data kuantitatif memperlihatkan fluktuasi capaian, termasuk penurunan literasi, iklim sekolah, dan kesejahteraan siswa. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah dan kepemimpinan, infrastruktur dan integrasi data, serta pelatihan dan pendampingan. Hambatan yang muncul mencakup keterbatasan kapasitas guru, ketidakmerataan infrastruktur, beban administrasi, dan rendahnya partisipasi komite sekolah. Penelitian ini menghasilkan model implementasi sembilan pilar dengan lima titik kendali utama: SOP perencanaan berbasis data, verifikasi data bulanan, forum refleksi triwulanan, transparansi hasil, dan penguatan peran komite. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi kebijakan pendidikan berbasis data membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, tata kelola kolaboratif, dan konsistensi kebijakan lintas level.

From Policy to Practice: Modeling the Implementation of the Education Report Card Platform in Jayapura Senior and Vocational High Schools

Abstract

This study explores the implementation of the Education Report Card Platform in senior high schools and vocational high schools in Jayapura City, Papua, as part of Indonesia’s national policy to strengthen data-driven education planning. The research aims to analyze how the platform is applied at the school level, to identify supporting and inhibiting factors, and to design an implementation model tailored to the local context. Employing a qualitative approach with an interpretivist paradigm and a case study design, data were collected through interviews, observations, and document analysis involving 28 purposively selected informants from macro (government and legislative), meso (education offices and school leaders), and micro (teachers, operators, committees, and students) levels. Thematic analysis was used to reduce, categorize, and interpret data. Findings indicate that all senior and vocational high schools in Jayapura City have formally adopted the Education Report Card Platform, yet its utilization remains largely administrative and inconsistent. Quantitative indicators show fluctuations, with declines in literacy, school climate, and student well-being. Supporting factors include government commitment, leadership, infrastructure, training, and cross-sector coordination, while barriers involve limited teacher capacity, uneven infrastructure, administrative burdens, and low committee participation. The study proposes a nine-pillar implementation model with five control points: standardized procedures, monthly verification, quarterly reflection forums, transparency, and stronger committee roles. These findings highlight that optimizing data-driven education policy requires institutional capacity building, collaborative governance, and policy coherence across levels.