Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa (Studi di Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)

Authors

  • Ahmad Wahyu Hidayat Universitas Mataram
  • Yuliatin Yuliatin Universitas Mataram
  • Sawaludin Sawaludin Universitas Mataram

DOI:

https://doi.org/10.36312/qdtq8g65

Keywords:

Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Kinerja Kepala Desa

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya  akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan desa agar sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa di Desa dan apa saja faktor yang mempengaruhi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa yang ada di desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dimana pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. dari informan yang terdiri dari BPD, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan cukup baik dengan pemantauan secara langsung di lapangan, terutama pada aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun masih perlunya peningkatan pengawasan langsung pada aspek pembangunan desa yaitu pembangunan infrastruktur fisik desa. yang disebabkan oleh kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam sama-sama mengawasi kinerja kepala desa dan juga integritas dari anggota BPD yang bervariasi sehingga menjadi sedikit kendala dalam mengawasi kinerja kepala desa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan partisipatif.

The Implementation of the Village Consultative Body's (BPD) Function in Supervising the Performance of the Village Head (A study in Jago Village, Praya District, Central Lombok Regency)

Abstract

The Village Consultative Body (BPD) has a strategic role as an institution that represents the community in the administration of village governance, particularly in supervising the performance of the village head. This research is motivated by the importance of accountability in the implementation of village development programs so that they align with community aspirations. The purpose of this study is to identify and analyze how the BPD carries out its supervisory function over the performance of the village head and to examine the factors that influence BPD supervision of the village head’s performance in Jago Village, Praya Subdistrict, Central Lombok Regency. The supervision conducted by the BPD covers the stages of planning, implementation, and reporting. This research is classified as qualitative research using a descriptive approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation from informants consisting of BPD members, the village head, and community leaders. The results of the study indicate that the BPD has carried out its supervisory function fairly well through direct monitoring in the field, particularly in aspects of village governance administration, community development, and community empowerment. However, there is still a need to improve direct supervision in the aspect of village development, especially physical infrastructure development. This condition is caused by the lack of community participation in jointly supervising the performance of the village head, as well as the varying levels of integrity among BPD members, which becomes an obstacle in supervising the village head’s performance. This research is expected to serve as an evaluation material for the village government and the BPD in realizing more accountable and participatory village governance.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ardiansyah, A., Yuliatin, Y., & Zubair, M. (2021). Peran karang taruna dapat penumbuhkembangan moral generasi muda (Studi di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima). Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman , 8 (1).

Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Fairness, 3(1), 21-41.

Amnurdiant, F. A., Firmansyah, R., Banjarnahor, R. B. S., & Utomo, D. A. (2024). Transformasi Pembangunan Desa di Indonesia: Melalui Pendekatan Top-Down ke Partisipatif dalam Kerangka UU No. 6 Tahun 2014. Jurnal Media Akademik (JMA), 2(11).

Dunggio, U. (2023). Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Huyula (2023). Journal Law And Justice, 1(2).

Hartati, R. (2018). Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(4), 114–123.

Horik, N. S. (2025). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Wayati Barat Kabupaten Fak-Fak). In Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Kodrianingsih, W. L., Rispawati, R., & Alqadri, B. (2023). Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Desa Aikmel. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(7), 5384–5391.

Leswara, H., & Rahmah, S. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan APBDesa. Journal of Administration Studies, 1(2), 94–112.

Nada, Q. W. K., & Muljanto, M. A. (2025). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 3(2), 553–564.

Nur, A., & Utami, F. Y. (2022). Proses dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review. Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya, 3(1), 44–68.

Nurjanna, N. (2023). Implementasi Sustainable Development Goals dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Terpencil: Studi Kasus Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo ER.

Rinto, M., Muhiddin, A., & Mone, A. (2021). Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2(1), 24–37.

Sakir, A. R., & Almahdali, H. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Regional Planning, 6(1), 1–10.

Sutisna, S. A., & Widyawati, D. (2022). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo). Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 11(10).

Tohawi, A. (2025). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 10(1), 92–120.

Winarno, B. (2020). Pengawasan pembangunan desa oleh BPD: Studi kasus di Jawa Tengah. Jurnal Kebijakan Publik Dan Pembangunan, 8(2), 77–89.

Zega, R., Telaumbanua, A., Bate'e, M. M., & Gulo, H. (2025). Analisis Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Utara: Studi Kasus pada BPKPD Kabupaten Nias Utara. Economics and Digital Business Review, 7(1), 361-379.

Downloads

Published

2026-01-19

Issue

Section

Articles

How to Cite

Hidayat, A. W., Yuliatin, Y., & Sawaludin, S. (2026). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa (Studi di Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah). Empiricism Journal, 7(1), 53-61. https://doi.org/10.36312/qdtq8g65