Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Keikutsertaan dalam Serikat Pekerja
Downloads
How to Cite
Kebebasan berserikat merupakan hak fundamental pekerja yang dijamin dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, tetapi perlindungannya menghadapi persoalan ketika pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi setelah pekerja membentuk atau menjalankan aktivitas serikat pekerja. Penelitian terdahulu telah banyak membahas PHK, kebebasan berserikat, dan union busting, tetapi belum secara khusus menguji ketegangan antara alasan efisiensi sebagai legal justification PHK dan kemungkinan adanya motif anti-serikat dalam perkara konkret hingga tingkat Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas PHK dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 815 K/Pdt.Sus-PHI/2016 serta konstruksi perlindungan hukum terhadap pekerja dalam konteks kebebasan berserikat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan statute approach dan case approach. Bahan hukum utama meliputi peraturan ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 815 K/Pdt.Sus-PHI/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan mendasarkan PHK terhadap lima pekerja pada alasan efisiensi. Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan PHK tidak sah dan memerintahkan pekerja dipekerjakan kembali, sedangkan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi perusahaan, membatalkan putusan tersebut, menerima alasan efisiensi, dan memberikan hak kompensasi kepada pekerja. Meskipun terdapat kedekatan waktu antara pembentukan serikat pekerja dan PHK, fakta tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan union busting. Temuan ini menunjukkan pentingnya membedakan alasan formal PHK dari pembuktian motif anti-serikat serta memperkuat perlindungan melalui pencegahan, penyelesaian perselisihan, dan pemulihan hak pekerja.
Legal Protection for Workers Who Experience Termination of Employment Due to Their Participation in Trade Unions
Abstract
Freedom of association is a fundamental right of workers guaranteed under Indonesian labor law, yet its protection remains problematic when termination of employment occurs after workers establish or engage in trade union activities. Previous studies have extensively examined termination of employment, freedom of association, and union busting, but have not specifically examined the tension between efficiency as a legal justification for termination and the possibility of an anti-union motive in a case adjudicated by the Supreme Court. This study aims to analyze the legality of termination of employment in Supreme Court Decision Number 815 K/Pdt.Sus-PHI/2016 and the legal protection afforded to workers in the context of freedom of association. This study employs a normative juridical method using a statute approach and a case approach. The primary legal materials consist of labor regulations and Supreme Court Decision Number 815 K/Pdt.Sus-PHI/2016. The findings show that the company based the termination of five workers on efficiency grounds. The Industrial Relations Court declared the termination unlawful and ordered the workers to be reinstated, whereas the Supreme Court granted the company's appeal, overturned the decision, accepted efficiency as the basis for termination, and awarded compensation to the workers. Although there was a temporal proximity between the establishment of the trade union and the termination, this fact alone does not establish union busting. The findings demonstrate the importance of distinguishing the formal justification for termination from evidence of an anti-union motive and strengthening legal protection through preventive measures, dispute resolution, and the restoration of workers' rights.
Ahmadi, M. I. (2026). Perlindungan hukum terhadap hak buruh pasca pemutusan hubungan kerja yang berkeadilan. Yustitiabelen, 12(1), 1–22. https://doi.org/10.36563/1wdhd083
Ariesta, C., Hidayat, Y., & Suartini, S. (2024). Kepastian hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan kaitannya dengan upah proses pada SEMA No. 3 Tahun 2018. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 10(1), 90–101. https://doi.org/10.35326/pencerah.v10i1.4888
Archintya, N., & Mediawati, N. F. (2024). Serikat pekerja sebagai katalisator hak dan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Journal Customary Law, 1(3), 1–9. https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.2959
Budiono, A. R. (2016). Hak kebebasan berserikat bagi pekerja sebagai hak konstitusional. Jurnal Konstitusi, 13(4), 788–808. https://doi.org/10.31078/jk1345
Djumialdji, F. X. (2010). Perjanjian kerja (Edisi revisi). Sinar Grafika.
Elzar, T., Rumesten RS, I., & Flambonita, S. (2025). Perlindungan hak normatif pekerja atas pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Lex LATA, 7(1), 49–61. https://doi.org/10.28946/lexl.v7i1.3606
Harhary, R. A. (2021). Perlindungan hukum terhadap buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan berserikat. Jurist-Diction, 4(4), 1615–1628. https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28490
Hermansyah, D. (2024). Analysis of legal protection for contract employees in cases of unilateral termination of employment based on social justice (Case study of layoffs in Central Java region). Ratio Legis Journal, 3(4), 301–310. https://doi.org/10.30659/rlj.3.4.301-310
Hira, R. H., Prayoga, S., & Soerjatisnanta, H. (2023). Union busting; Pemutusan hubungan kerja dan penegakan hukum. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(8), 659–667. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.586
Inofani, P. S., & Yuliana, Y. (2023). Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja): Kajian Putusan Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Jurnal IKAMAKUM, 3(1).
Ishaq. (2014). Pengantar hukum Indonesia. Rajawali Pers.
Izza, A. S., & Sulaiman, A. (2024). Perlindungan hukum bagi pekerja dari pemutusan hubungan kerja sepihak akibat union busting: Analisis Putusan Nomor 229/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg dan Nomor 436 K/Pdt.Sus-PHI/2020. Journal of Legal Research, 6(1), 91–118. https://doi.org/10.15408/jlr.v6i1.32484
Kartini, S., Perdana, F. W., Irwan, I., Setiawan, B., & Purboyo, P. (2022). Politik hukum kebebasan berserikat pekerja/buruh dalam produk hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 3(2), 342–350. https://doi.org/10.59141/jist.v3i02.380
Kurniati, Y. (2023). Diskursus ketenagakerjaan di Indonesia era penerapan omnibus law Cipta Kerja. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 22(1), 1–6. https://doi.org/10.32816/paramarta.v22i1.248
Kurniati, Y., Widijawan, D., Awaludin, A., Randiana, P., Lambouw, G. A. P., & Suhendi, A. (2025). Metode dan skema penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI) untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum ketenagakerjaan. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(4), 4204–4211. https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1923
Nugroho, A. I., & Nugroho, A. (2025). Perselisihan hubungan industrial menurut perspektif hukum ketenagakerjaan dalam kasus union busting. Indonesian Journal of Contemporary Law, 1(1), 1–9.
Podungge, I. P., Patiolo, D., Silvya, V., & Hanifa, I. (2021). Peran serikat pekerja/buruh dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja/buruh. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(5), 384–399. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i5.51
Prasetyo, A. N., Azzahrani, S. A., & Hapsari, F. T. (2026). Analisis yuridis PHK karyawan CNN Indonesia: Tinjauan kebebasan berserikat dan dugaan praktik union busting. Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, 4(1), 55–65. https://doi.org/10.70308/adagium.v4i1.264
Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Ruhaedin, A., Akbar, M. G. G., & Dewi, S. (2023). Perlindungan hukum terhadap pekerja dari kampanye anti pembentukan serikat pekerja yang dilakukan pengusaha dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Studi kasus: Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa). Rechtscientia: Jurnal Mahasiswa Hukum, 3(2), 131–150. https://doi.org/10.36805/rechtscientia.v3i2.874
Satino, S., Yuli W., Y., Resmi W., C., & Surahmad, S. (2024). Perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak yang kena PHK di masa kontrak. IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora, 8(2), 165–178. https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i2.3112
Setiawan, B., Perdana, F. W., Apriani, D. D., Pusriansya, F., & Santoso, S. (2022). Implementasi instrumen internasional tentang kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 3(2), 307–314. https://doi.org/10.59141/jist.v3i02.371
Sutedi, A. (2009). Hukum perburuhan. Sinar Grafika.
Zamzam, A. N., & Tahir, E. (2025). Perlindungan hukum bagi pekerja untuk berserikat dari praktik union busting (Studi kasus PHK pekerja CNN Indonesia). Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8(2). https://doi.org/10.31604/justitia.v8i2.%25p
Zubi, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Tinjauan yuridis perlindungan hak-hak normatif tenaga kerja setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Jurnal Ilmiah METADATA, 3(3), 1171–1195.
Copyright (c) 2026 Christopher Arbun Kiman, Roy Jinto Ferianto, M. Amilun Roodlin, Andi Riswan Oktafianto, Yeti Kurniati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with Empiricism Journal agree to the following terms:
- For all articles published in Empiricism Journal, copyright is retained by the authors. Authors give permission to the publisher to announce the work with conditions. When the manuscript is accepted for publication, the authors agrees to implement a non-exclusive transfer of publishing rights to the journals.
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
