Optimalisasi Fungsi TKPKD dalam Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Pesisir Selatan

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang memerlukan koordinasi lintas sektor agar kebijakan penanggulangannya dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi tantangan berupa lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, belum terintegrasinya data kemiskinan, serta belum optimalnya fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi fungsi TKPKD dalam meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap data Badan Pusat Statistik, dokumen perencanaan daerah, laporan pelaksanaan program, serta berbagai regulasi terkait penanggulangan kemiskinan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, serta divalidasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanggulangan kemiskinan masih menghadapi berbagai kendala, yaitu belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belum terintegrasinya data kemiskinan, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, serta masih bersifat sektoralnya pelaksanaan program. Berdasarkan hasil evaluasi, penguatan fungsi TKPKD merupakan alternatif kebijakan yang paling tepat karena mampu meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah, memperkuat integrasi program, mengoptimalkan pemanfaatan data sosial ekonomi terpadu, dan mendukung sistem monitoring serta evaluasi yang lebih efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian evaluasi kebijakan publik melalui penerapan kerangka evaluasi Dunn dalam menilai efektivitas kelembagaan TKPKD, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti di tingkat pemerintah daerah.