Analisis Manajemen Pengelolaan Obat Program Diare di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa  Tenggara  Barat

Authors

  • Amnan Amnan Universitas Nahdatul Ulama NTB
  • Nur Yawin Wulandari Universitas Nahdatul Ulama

DOI:

https://doi.org/10.36312/g55d3m54

Keywords:

Dikes provinsi, Pengelola Program Diare, Kefarmasian, CDOB

Abstract

Populasi  Penelitian ini dilaksanakan di Instansi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sampel Penelitian  pengelola obat atau pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi yang menangani logistik dan manajemen obat program diare, kepala bagian anggaran, panitia pengadaan, kepala Gudang dan petugas distribusi obat di Instansi  Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perencanaan pengadaan obat diare  di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  telah dilakukan  sesui dengan SOP Pengadaan barang.Pengadaan Obat Diare  diare dan obat pada umumnya di  Dinas Kesehatan Provinsi Nusa  Tenggara  Barat di lakuan secra rutin dan bertahap.Penyimpanan Obat Diare di Di  Dinas Kesehatan Provinsi Nusa  Tenggara  Barat, sudah memenuhi standarisasi aturan yang ada standar Penyimpanan (Permenkes No. 72 Tahun 2016). Proses diistribusi Obat Diare dilakukan dengan dasar mengcu pada data awal pengajuan obat tersebut, setelah data di verivikasi sesui kebutuhan awal maka dilakuan pendistribusi sesuai kebutuhan. Pencatat dan pelaporan Obat keluar-masuk obat termasuk obat diare dan obat pada umunya di  Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara  Barat sudah malaui atauran dan prosedur yang ada dan mengacu pada Pedoman: (Permenkes No. 63 Tahun 2014).

This study was conducted at the Pharmaceutical Unit of the West Nusa Tenggara Provincial Health Office. The study sample consisted of drug managers or staff at the Provincial Health Office who handle logistics and medicine management for the diarrhea program, the head of the budgeting section, the procurement committee, the warehouse head, and medicine distribution officers at the West Nusa Tenggara Provincial Health Office. Planning for the procurement of diarrhea medicines at the West Nusa Tenggara Provincial Health Office has been carried out in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP) for procurement of goods. Procurement of diarrhea medicines, and medicines in general, at the West Nusa Tenggara Provincial Health Office is conducted routinely and in stages. Storage of diarrhea medicines at the West Nusa Tenggara Provincial Health Office has met the existing standardization requirements for storage (Ministry of Health Regulation/Permenkes No. 72 of 2016). The distribution process for diarrhea medicines is carried out based on the initial medicine request data; after the data are verified according to the initial needs, distribution is conducted in line with those needs. Recording and reporting of medicines in and out, including diarrhea medicines and medicines in general, at the West Nusa Tenggara Provincial Health Office have followed the applicable rules and procedures and refer to the guideline (Permenkes No. 63 of 2014).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adisasmito, W 2007, “Faktor Resiko Diare pada Bayi dan Balita di Indonesia: Systematic Review Penelitian Akademik Bidang Kesehatan Masyarakat. “Makara Kesehatan, vol.40, no. 4, pp.1-10.

Aisah, N., Satibi, Suryaati, S., nd. Evaluasi Pengolahan Obat pada Tahap Perencanaan dan Pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Majalah Farmasetik Vol. 16 No. 1:34-42.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2012. Pedoman teknis Cara Distribusi Obat yang Baik, Jakarta.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2012. Penerapan Pedoman teknisi Cara Distribusi Obat yang Baik, Jakarta.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2019. Pedoman teknisi Cara Distribusi Obat yang Baik, Jakarta.

Chandra, B 2007, Pengantar Kesehatan Lingkungan I. Palupi Widyastuti (ed), EGC, Jakarta.

Darmansyah Adi 2011. Undang-Undang Kesehatan. Jakarta

Depkes RI 2002. Pedoman Supervisi dan Evaluasi Obat Kesehatan. Ditjen Yanfar dan Alkes. Direktorat Bina Obat dan Perbekalan Kesehatan Jakarta.

2006. Kepmenkes No. 189/Menkes/SK/III/2006 tentang kebijakan obat nasional

Depertemen Kesehatan RI. 2016. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 35 Tentang Pelayan Kefarmasian.

Depertemen Kesehatan RI. 2016. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 74 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Direktorat Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 2010.

Depertemen Kesehatan RI. 2014. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tentang Pengelolaan Sediaan Farmasi.

Departemen Kesehatan RI. (2011). Pedoman Penanggulangan Diare. Jakarta: Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Depkes RI. (2006). Pedoman Pengolahan Obat di Puskesmas. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Profil Kesehatan Indonesia tahun 2009. Jakarta: Kemenkes RI.

Mukono, H.J. 2008 Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan. Ed.2. Airlangga University Press. Surabaya

Mukono, H.J. 2008. Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan. Ed.2. Airlangga University Press. Surabaya.

Notoadmodjo, S. (2012). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rinneka Cipta.

Pratii, N.L., dan iboo, S. (2019). Hubungan dengan Kejadian Diare pada Balita di Puskesmas X. Jurnal Kesehatan Masyarakat.

Priyambodo Bambang. Buku Farmasi Industri. Jakarta, 2007.

Puranto, H 2007, “Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Keluarga dan Faktor Lingkungan dengan Kejadian Diare pada Balita.”

Satibi, Prasetyo SD, Rokhaman RM, Aditama H. Penilaian Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2020.

Timmreck, C dan Thomas 2004, Epidemiologi Suatu Pengantar 2nd ed., EGC, Jakarta.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Pelapor Narkotika.

Downloads

Published

2025-12-24

Issue

Section

Articles

How to Cite

Amnan, A., & Wulandari, N. Y. . (2025). Analisis Manajemen Pengelolaan Obat Program Diare di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa  Tenggara  Barat. Empiricism Journal, 6(4), 2177-2183. https://doi.org/10.36312/g55d3m54