Optimalisasi Kinerja PPPK: Model Adaptif Berbasis Umpan Balik di Kabupaten Sumbawa Barat

Heri Sulhan; Umar Umar

doi:10.36312/1wq17008

Authors

Heri Sulhan Universitas Teknologi Sumbawa
Umar Umar Universitas Teknologi Sumbawa

DOI:

https://doi.org/10.36312/1wq17008

Keywords:

Manajemen Kinerja, Perjanjian Kerja, Umpan Balik, Studi Kasus Kualitatif

Abstract

Latar belakang penelitian ini berangkat dari permasalahan sistem manajemen kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masih bersifat kaku dan berorientasi pada penilaian tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana PPPK memaknai dan menginterpretasikan peran Perjanjian Kerja dalam proses manajemen kinerja sehari-hari di Kabupaten Sumbawa Barat. Metode yang digunakan berupa studi kasus kualitatif, data utama dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 13 orang PPPK dan didukung oleh observasi di lingkungan kerja. Temuan utama menunjukkan bahwa PPPK memaknai Perjanjian Kerja bukan sebagai panduan kinerja yang dinamis, melainkan sebagai "dokumen formalitas tahunan" yang baru berfungsi saat evaluasi akhir. Proses ini dipersepsikan minim dialog dan umpan balik, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan terkait perpanjangan kontrak. Temuan observasi mengkonfirmasi minimnya praktik komunikasi kinerja antara atasan dan staf. Simpulan dari penelitian ini adalah adanya kesenjangan signifikan antara fungsi ideal Perjanjian Kerja dengan realitas implementasinya di lapangan, yang menegaskan kebutuhan mendesak akan sebuah model manajemen kinerja yang lebih dialogis dan berkelanjutan bagi PPPK. Secara teoretis, penelitian ini menyumbang pada literatur manajemen kinerja adaptif di sektor publik, sementara secara praktis, menawarkan cetak biru untuk pengembangan model umpan balik berkelanjutan dalam konteks birokrasi daerah.

Optimizing PPPK Performance: A Feedback-Based Adaptive Model in West Sumbawa Regency

Abstract

The performance management framework for Indonesia's Government Employees with Work Agreements (PPPK) is constrained by a rigid, annually-focused appraisal system. This study addresses this challenge by exploring how PPPK employees in West Sumbawa Regency perceive and interpret the role of their Work Agreements in day-to-day performance management. Employing a qualitative case study approach, we gathered primary data from in-depth interviews with 13 PPPK staff, complemented by workplace observations. A primary finding reveals that participants construe the Work Agreement not as a dynamic tool for performance guidance, but as a ceremonial 'annual formality' invoked solely for terminal evaluation. This process, perceived as being devoid of meaningful dialogue and feedback, consequently fosters uncertainty and anxiety surrounding contract renewal. This perception was corroborated by observational data, which indicated a scarcity of routine performance communication between supervisors and their staff. Ultimately, this study concludes there is a profound disconnect between the intended function of the Work Agreement and its lived reality in practice. This gap underscores the critical need for a more dialogic and sustainable performance management model tailored to the PPPK context. Theoretically, this study contributes to the literature on adaptive performance management in the public sector, while practically, it offers a blueprint for developing a continuous feedback model within the context of regional bureaucracy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah, R., & Fachruddin, A. (2022). Efektivitas Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Konsekuensi bagi Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 8(2), 112–125.

Armstrong, M., & Taylor, S. (2023). Armstrong’s handbook of performance management: An evidence-based guide to delivering high performance (7th ed.). Kogan Page Publishers.

Braun, V., & Clarke, V. (2022). Thematic Analysis: A Practical Guide. SAGE Publication. Buckingham, M., & Goodall, A. (2019). The feedback fallacy. Harvard Business Review, 97(2), 92–101.

Chen, H., & Lee, Y. (2024). Agile goal setting in the public sector: An empirical study on the effectiveness of OKRs. Public Performance & Management Review, 47(2), 215–235.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publication.

Handayani, T., & Utomo, P. (2022). Keadilan Prosedural dalam Evaluasi Kinerja dan Dampaknya terhadap Motivasi Pegawai. Jurnal Administrasi Negara, 28(2), 250–265.

Indriani, F., & Santosa, H. (2022). Dampak Beban Kerja Berlebih dan Stres Kerja terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara. Jurnal Psikologi Industri Dan Organisasi, 18(1), 98–110.

Lestari, A. D. (2022). Dari Dokumen Statis ke Kontrak Kinerja Dinamis: Studi Kasus Peran Perjanjian Kerja dalam Manajemen Kinerja. Jurnal Borneo Administrator, 18(1), 75=90.

Nugroho, D., & Priyanto, S. (2023). Keadilan Organisasional sebagai Prediktor Utama Motivasi dan Kepuasan Kerja ASN: Studi pada Instansi Vertikal. Jurnal Perilaku Organisasi, 6(1), 33–48.

Prasetyo, E., & Hidayat, T. (2021). Inersia Institusional dalam Reformasi Birokrasi: Mengapa Praktik Lama Sulit Berubah? Jurnal Studi Pemerintahan, 12(2), 112–128.

Pratama, I., & Wibowo, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Ekspektasi Kinerja Terhadap Efektivitas dan Kepuasan Kerja ASN di Era Digital. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(2), 210–224.

Pratiwi, M., & Santoso, A. (2023). Kepercayaan pada Atasan dan Perilaku Kerja Inovatif: Peran Mediasi dari Keamanan Psikologis di Sektor Publik. Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik, 8(1), 60–75.

Pulakos, E. D., Mueller-Hanson, R. A., & Arad, S. (2022). The evolution of performance management: A model for the future. Organizational Dynamics, 5(1).

Putra, I. N. (2021). Mengelola Tenaga Kerja Milenial di Sektor Publik: Tantangan dan Strategi. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 5(1), 30–45.

Rahardjo, S. (2022). Transformasi Sistem Evaluasi Kinerja: Dari Penilaian Menuju Pengembangan Kompetensi Pegawai. Jurnal Pengembangan Sumber Daya Manusia, 6(1), 14–27.

Rahman, F. (2022). Patologi Birokrasi di Era Modern: Analisis Kendala Komunikasi dan Koordinasi Lintas-Sektoral dalam Implementasi Program Lokal. Jurnal Birokrasi & Pemerintahan, 14(2), 178–192.

Santoso, B., & Setiawan, A. (2022). Pemerintahan Agile: Merespons Era VUCA di Sektor Publik. Urnal Transformasi Digital Pemerintahan, 6(1), 1–15.

Saputra, R. (2023). Analisis Kerangka Ability-Motivation-Opportunity (AMO) pada Kinerja Pegawai Non-Tetap: Studi Kasus di Pemerintah Daerah. Jurnal Pengembangan SDM Aparatur, 8(1), 40–55.

Sari, P., & Suryani, D. (2022). Persepsi Dukungan Organisasional dan Iklim Inovasi: Dampaknya terhadap Perilaku Kerja Inovatif ASN. Jurnal Inovasi Administrasi, 9(2), 88–102.

Setiawan, B. (2023). Membangun Karakter Profesional Melalui Sistem Kinerja Berbasis Konsekuensi: Studi Kasus pada Pegawai Kontrak. Jurnal Etika Dan Profesionalisme, 2(2), 70–83.

Suleiman, R., & Wulandari, S. (2023). Penerapan Self-Determination Theory untuk Meningkatkan Keterikatan Kerja ASN. Jurnal Psikologi Indonesia, 40(1), 55–68.

Suryani, D., & Hartono, B. (2023). Dampak umpan balik berkelanjutan terhadap keterlibatan kerja (work engagement) aparatur sipil negara. Jurnal Psikologi Terapan Dan Pendidikan, 5(1), 14–27.

Wibisono, A. (2023). Tantangan Struktural dalam Manajemen Sumber Daya Manusia di Pemerintah Daerah: Kesenjangan antara Tuntutan Kinerja dan Pengembangan Kapasitas. Jurnal Analisis Kebijakan Publi, 9(1), 88–102.

Wibowo, A., & Nugraha, C. (2023). Transformasi Peran Manajer: Dari Penilai menjadi Pelatih Kinerja. Jurnal Pengembangan Sumber Daya Manusia, 17(2), 112–125.

Wijaya, D., & Hartono, M. (2023). Job Crafting sebagai Pendorong Keterikatan Kerja: Studi pada Pegawai Pemerintah di Era Digital. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 7(1), 15–28.

Wijaya, H., & Santoso, P. (2022). Kendala implementasi evaluasi kinerja berbasis SKP pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jurnal Borneo Administrator, 18(3), 251–268.

Yulianto, A., & Susilo, D. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Keterikatan Kerja dan Kinerja Pegawai di Sektor Publik. Jurnal Kepemimpinan Organisasi, 5(1), 60–75.