Transformasi Digital pada Implementasi E-Government: Studi Kasus di JDIH Kabupaten Nganjuk

Pemberian layanan kepada masyarakat saat ini dipengaruhi karena adanya perkembangan teknologi informasi. Hal tersebut membuat adanya tuntutan penerapan transformasi digital guna mendorong percepatan pemberian layanan publik. E-government merupakan salah satu bentuk transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi di pemerintahan. Banyak penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan transformasi digital pada level pusat atau daerah, namun belum ada yang menyoroti peran strategis desa sebagai garda terdepan sebagai pemberi layanan publik berbasis hukum. Untuk itu penelitian ini bertujuan menelaah sejauh mana transformasi digital telah diimplementasikan dalam e-government pada sektor layanan publik oleh pemerintah desa melalui sistem jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Nganjuk, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses transformasi digital tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Temuan menunjukan bahwa proses digitalisasi pengelolaan dokumen hukum desa masih belum berjalan merata, kondisi itu dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas penunjang, dan kurangnya komitmen dari pemimpin. Penelitian ini juga mengungkap bahwa kesuksesan implementasi e-government dalam sektor layanan publik ditentukan oleh sejumlah aspek termasuk aspek ekonomi, teknis, sosial, kelembagaan, serta sistem hukum dan regulasi. Kontribusi penelitian ini terhadap penerapan e-government yaitu menunjukan bahwa keberhasilan transformasi digital di desa tidak hanya bergatung pada teknologi, tetapi juga pada komitmen pemimpin, budaya kerja dan dukungan nyata terhadap kapasitas lokal sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Digital Transformation in E-Government Implementation: Case Study at JDIH Nganjuk Regency

The provision of services to the community is currently influenced by developments in information technology. This has led to demands for the implementation of digital transformation to accelerate the delivery of public services. E-government is one form of digital transformation in the use of technology in government. Many previous studies have focused on the implementation of digital transformation at the central or regional level, but none have highlighted the strategic role of villages as the frontline providers of legal-based public services. Therefore, this study aims to examine the extent to which digital transformation has been implemented in e-government in the public service sector by village governments through the Legal Documentation and Information Network (JDIH) system in Nganjuk Regency, as well as to identify the factors that support and hinder the digital transformation process. The approach used is qualitative with a case study method employing data collection techniques such as observation, interviews, and document analysis. The findings indicate that the digitalization process of managing village legal documents is still unevenly implemented, influenced by limitations in human resources, insufficient supporting facilities, and a lack of commitment from leaders. This study also revealed that the success of e-government implementation in the public service sector is determined by several aspects, including economic, technical, social, institutional, as well as legal and regulatory systems. The contribution of this research to e-government implementation is that it demonstrates that the success of digital transformation in villages does not solely depend on technology but also on leadership commitment, work culture, and tangible support for local capacity as the frontline of public service delivery.